Home Berita Dua Desa di Bantul Jogjakarta dapat Progam Review Berbasis Masyarakat dari Japan...

Dua Desa di Bantul Jogjakarta dapat Progam Review Berbasis Masyarakat dari Japan Initiative

17

CSRINDONESIA — Japan Initiative (JI) dan Kementrian Luar Negeri Jepang memberikan progam review pembangunan berbasis masyarakat. Dua desa yang beruntung adalag Desa Guwosari dan Sriharjo, kedua desa ini berada di Kabupaten Bantul Jogjakarta.

Program Review Berbasis Masyarakat sudah 20 tahun dilakukan di seluruh Jepang dan sudah lebih dari 10 ribu orang yang mengikuti. Kini Japan Initiative (JI) dan Kementrian Luar negeri Jepang mengandeng Yayasan Tifa di Indonesia memberikan progam review pembangunan berbasis masyarakat untuk pertama kalinya di Indonesia.

“Gerakan Open Government (pemerintahan terbuka) Indonesia merupakan salah satu arus besar untuk membentuk demokrasi baru. Open Government  punya dua arti yaitu informasi yang disampaikan oleh negara bersifat terbuka dan masyrakat mengakses informasi tersebut. Japan Initiative berupaya dan melakukan penyediaan “tempat” tersebut slema di Jepang,” ujar Presiden Japan Initiative Kato Hideki dalam sambutan pembukaannya pada 21 Mei 2022 di Desa Guwosari Bantul Jogjakarta.

Kato juga menjelaskan bahwa Japan Initiative telah mengembangkan progarma review  sudah sejak 20 tahun di Jepang bersama pemeintah pusat, daerah selama ini telah 140 pemerintah daerah dan sudah lebih dari 10.000 oarang terliebat kegiatan ini.

“Ini program nyata yang belum bisa ditemuan di dunia,” jelas Kato.

Secara program ini menarik karena Japan Initiative untuk pertama kalinya keluar Jepang menalakukan progra ini, dua desa yang berada di Kabupaten Bantul ini adalah menjadi pilot Project di Indonesia. “Program review adalah metode untuk membuat pemanfaatan pajak terbuka kepada masyarakat dan masyarakat berpikir hal pemanfaan pajak sebagai urusan sendiri, menyangsikan pemrintah dan menjadi tangungjawab publik bersama dengan pemerintah,”jelas Kato.

Japan Initiative pun dengan progam ini, lanjut Kato diharpakan bahwa progam review akan berakar disetiap daerah, dan berkembang sebagai demokrasi baru yang dimulai dari Asia. Kami dalam buku panduan progam review menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan program versi negara Indonesia baik pusat maupun pemerintah daerah, dan ini bisa menjadi demokrasi baru bersama-sama dari Asia yang dapat membanggakan kepada dunia,”paparnya.

Di program ini yang sudah tiga tahun dijalankan di dua desa ini karena Japan Initiative bekerjasama dengan Yayasan Tifa dan Atmawidya Alternasi Indonesia.

Shita Laksmi dari Yayasan Tifa mengatakan bahwa selama ini partisipasi masyarakat dlam pembangun lebih banya tahap perencanaan. Namun saat pembangunan snagat tidak banyak dilibatkan masyarakat, “Perlu perbaikan mekanisme umpan balik dari publik sebagai penrima manfaat atas orogram pembangunan yang selama ini dilaksanakan, dan ini akan terlihat pandanga dari pemerima manfaat, kita perlu umpan balik ini apakah bisa diterima manfaatnya,” ujar Shita.

Hal yang sama disampaikan Project Manager program ini Taki Kitada ini konkret dalam program review sevara terbukan, jika Musrenbang adlaah perencanaan, di  Program review adalah eveluasi yang langsuang melibatkan masyarakat yang terlibat secara random, dan semua ini program ini dananya dari pemerintahan Jepang melalui Japan Initiative,” jelas Taki.

Dimulai dua desa di Bantul menjadi pilot program ini menjadi dua program harus tahu dan
Pemerintahan Indonesia bisa juga ikut dalam ini karena menuju kemandirian. “Kami sangat senang dengan program ini dan ini akan terus menjadi pembelajaran yang baik untuk kedepan,” ujar Titik Istiyawtun Khasanah Lurah Desa Sriharjo.

Hal yang sama juga diaminkan oleh Lurah Guwosari Masduki Rahmad bahwa program ini emnajdikan kami percaya keterbukaan, “Ini sangat baik dan kami dengan masyrakat dilibatakan dengan aktif,” jelasnya.

Dalam program ini Japan Initiative memang memberikan arahan yang jelas dua program utama untuk dua desa ini adalah program pembangunan berbasis masyarakat khususnya dalam fasilitas pemberian makanan balita Stunting dan rehabiltasi rumah tidak layak huni.| SUKMA /CSRI

 

Previous articleMENJADI ANAK HEBAT BERSAMA INTERSTUDI
Next articleDesakan KLHK Atas Kewajiban TJSL/CSR Lahan Hutan Bagi BUMN PLN Dan Pertamina Tidak Wajar