CSRINDONESIA – Sebuah kepercayaan baru diletakkan dunia di pundak Indonesia. Di markas besar Universal Postal Union (UPU) di Bern, Swiss, suara-suara dari 192 negara anggota bersepakat. Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, kembali dipercaya duduk di dua dewan strategis tertinggi organisasi pos dunia itu. Council of Administration (CA) dan Postal Operations Council (POC) untuk periode 2025–2029.
Ini bukan sekadar kursi diplomatik. Ini adalah mandat untuk menentukan arah layanan pos dan logistik global selama lima tahun ke depan.
“Lebih dari sekadar prestasi diplomasi, ini adalah peluang untuk membawa kepentingan nasional ke panggung global,” ujar Edwin Hidayat Abdullah, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, suaranya berisi keyakinan yang tertata rapi.
Dia menyebut momen ini sebagai titik balik. Sebuah momentum untuk mempercepat transformasi digital sektor pos dan logistik yang selama ini berdenyut di dalam negeri. Digitalisasi, pemanfaatan kecerdasan buatan, dan integrasi dengan ekosistem e-commerce akan mendapatkan ruang dorong yang lebih kuat.
Dampaknya, kata Edwin, akan terasa nyata hingga ke warung-warung kopi dan ruang produksi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kualitas layanan pengiriman internasional akan ditingkatkan, daya saing logistik nasional dikerek naik, dan pintu ekspor untuk produk UMKM akan terbentang lebih lebar.
“Partisipasi Indonesia di UPU akan memberi manfaat nyata,” tegas Edwin, menekankan bahwa diplomasi kali ini harus berujung pada kesejahteraan riil.
Dunia, rupanya, sudah lebih dulu mencatat kerja keras Indonesia. Sebelum suara voting di POC menggema, dua penghargaan internasional sudah lebih dulu mampir ke Jakarta. Trade Post Awards 2024 dan Rising Star in Postal Development. Dua piala itu adalah bukti bisu bahwa dedikasi Indonesia dalam menghadirkan layanan pos terbaik bagi UMKM dan pembangunan sektor posnya, tidak luput dari pengamatan dunia.
Namun, kursi di dewan UPU bukan hanya tentang Indonesia. Edwin menyebutnya sebagai amanah untuk memperjuangkan kesetaraan.
“Kita ingin memastikan transformasi pos dan logistik global tidak hanya menguntungkan negara maju,” katanya.
Indonesia berkomitmen menjadi corong bagi kepentingan bersama negara-negara anggota, khususnya dari kawasan Global Selatan, negara-negara yang sedang gencar membangun kapasitas logistik dan digitalisasi mereka. Tujuannya, agar kebijakan pos global lahir lebih adil, lebih inklusif, dan relevan dengan tantangan era digital.
Langkah strategis di kancah global ini, bagi Edwin, adalah satu tarikan nafas dengan visi besar Indonesia Emas 2045. Transformasi layanan pos yang lebih modern, inklusif, dan inovatif bukanlah tujuan akhir. Ia adalah fondasi kokoh untuk menyiapkan sistem logistik nasional yang tangguh, siap bersaing di arena global.
“Kami berkomitmen menjadikan sektor pos sebagai katalis,” pungkas Edwin.
Katalis untuk penguatan konektivitas, peningkatan daya saing UMKM, dan percepatan lari ekonomi digital nasional. Lima tahun ke depan, dari meja dewan UPU di Bern, Indonesia tidak hanya akan mengatur paket dan prangko. Tapi juga masa depan. |WAW-CSRI
