CSRINDONESIA – Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, akan memasukkan bantuan Coorporate Social Responsibilty (CSR) ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI bila terpilih sebagai gubernur.
Itu dilakukan untuk mempersempit celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan korupsi.
“Harus taat pada prinsip pengelolaan anggaran, kalau terima (dana) CSR ya masukkan dalam APBD,” kata Anies di Posko Pemenangan “Roemah Djoeang”, Jalan Brawijaya IX, Jakarta Selatan, Sabtu (29/10/2016).
Pernyataan Anies tersebut diduga menyindir kebijakan gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Selama ini Ahok tidak memasukan bantuan CSR ke dalam APBD.
Bahkan oleh sang gubernur dana CSR dikelola Ahok Center.
ejumlah pihak menganggap tidak dimasukannya dana CSR ke dalam APBD merupakan pelanggaran.
Meskipun dana CSR tersebut selama ini digunakan oleh Ahok untuk membangun infrastruktur di Jakarta.
Seleian itu, menurut Anies, banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjauhkan pengelolaan pemerintahan dari praktik korupsi.
Caranya yakni dengan mengenal gejalanya.
Untuk menjauhkan tata kelola pemerintahan dari korupsi yakni dengan meminimalkan transaksi menggunakan uang tunai, Anies berencana menggunakan sistem elektronik dalam penganggaran pemerintahan di Jakarta.
“Lakukan dengan aktivitas e-planning, e-budgeting, maka ruang (korupsi) menjadi tertutup,” katanya.
Terkahir, menurut Anies, pemerintahan akan terbebas dari korupsi bila melakukan standarisasi pelaporan keuangan.
Ia mengaku akan membuat semua laporan keuangan di Pemprov DKI memenuhi standar akuntansi.
“Akan mengubah Jakarta laporan keuangannya WTP (wajar tanpa pengecualian),” pungkas Anies. |TRIB/RED
