CATATAN AENDRA MEDITA *)
Eng..Ing…Eng…Tok…!!! Akhirnya pemerintah dan DPR telah menyepakati belanja negara tahun 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Program unggulan 2025 telah ditampung di APBN
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025 secara digital di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12). Kegiatan tersebut sekaligus merupakan simbol dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025. Presiden berpesan untuk melaksanakan belanja negara secara efisien sekaligus berhati-hati.
“Belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan. Kita waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu. Saya bertekad memerangi kebocoran di semua tingkat dan saya mohon semua unsur, terutama para pimpinan daerah ikut bersama dengan pemerintah pusat demi kepentingan rakyat. Kita harus jamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan,” tegas Presiden saat itu.
Jika demikian semoga saja hal ini ada satu pintu atau ruang gerakan baru dimana pada satu dekade kemarin nampaknya banyak bicara infrastruktur lebih fokus, bukan bicara rakyat hanya sebuah gimmick saja. Bangun infrastruktur bahkan rame inginnya bangun Ibu Kota Baru (IKN), tapi kenyataannya saat ini tak geming. Dan tak tahu juga…kalau baiknya ekonomi berkelajutan lebih baik…Hehehe..
Lantas apa ini cara atau pintu masuk untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran?
Jika ingin itu ada catatan saya karena jika untuk membawa Indonesia menuju makmur ada beberapa aspek yang perlu menjadi fokus bersama, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Berikut beberapa ada 8 langkah strategis yang bisa atau dapat dilakukan:
1. Pembangunan Ekonomi Berbasis Keberlanjutan
Diversifikasi Ekonomi: Mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam dengan mengembangkan sektor manufaktur, teknologi, dan jasa.
Penguatan UMKM: Memberikan dukungan finansial dan akses pasar kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Ekonomi Hijau: Mendorong investasi pada energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan pariwisata ramah lingkungan.
2.Reformasi Pendidikan dan Pelatihan
Penguatan Literasi Digital: Menyiapkan generasi muda untuk bersaing di era teknologi.
Pendidikan Vokasional: Menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan industri.
Peningkatan Kualitas Guru: Memberikan pelatihan berkelanjutan untuk para pendidik.
3.Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Transparansi dan Akuntabilitas: Memerangi korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih.
Penguatan Kebijakan Desentralisasi: Memberikan ruang lebih bagi daerah untuk menentukan arah pembangunan lokal.
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Transparansi dan Akuntabilitas: Memerangi korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih.
Penguatan Kebijakan Desentralisasi: Memberikan ruang lebih bagi daerah untuk menentukan arah pembangunan lokal.
5. Penguatan Demokrasi dan Sosial
Dialog dan Rekonsiliasi: Mengelola keberagaman dengan dialog antarbudaya dan agama.
Pengentasan Kemiskinan: Melalui program bantuan sosial berbasis data yang lebih akurat.
Kesehatan Universal: Mengembangkan layanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas.
6. Pembangunan Infrastruktur yang Merata
Mempercepat pembangunan di daerah 3T (tertinggal, terluar, terpencil) agar akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bisa setara.
Peningkatan konektivitas melalui jalan, pelabuhan, dan digitalisasi di seluruh wilayah.
7. Inovasi Teknologi dan Digitalisasi
Memanfaatkan revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan produktivitas di berbagai sektor.
Memberikan akses internet cepat ke seluruh pelosok negeri.
8. Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi
Modernisasi Pertanian: Melibatkan teknologi untuk meningkatkan hasil panen.
Kemandirian Energi: Mengurangi impor energi dengan mengembangkan energi terbarukan.
Jika pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada kesempatan tersebut menyatakan bahwa APBN adalah instrumen penting yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa, maka pola 8 catatan diatas bisa sinergi.
Perekonomian Indonesia dalam periode 2022 hingga 2024 diperkirakan tumbuh di kisaran 5% di tengah melambatnya ekonomi global dan terjadinya perang dagang dan proteksionisme, serta konflik geopolitik yang menyebabkan volatilitas harga komoditas.
Menkeu mengatakan bahwa APBN 2025 disusun dengan asumsi perkembangan dan proyeksi ekonomi tahun 2025 yang dinamis dan penuh ketidakpastian geopolitik.
“Penyusunan DIPA telah melalui proses digitalisasi, dari mulai perencanaan, penganggaran, termasuk penandatanganan DIPA secara elektronik yang berhasil menyederhanakan proses pengesahan DIPA dari semula 12 tahap menjadi 4 tahap, dengan menggunakan aplikasi SAKTI.”
Jadi sakti yang jelas harus dikuatkan dengan sektor perioritas yang ditekankan lebih kuat. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta, serta komitmen untuk menjaga keberlanjutan dan keadilan sosial, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai kemakmuran yang merata. Arah ini harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dan tentunya menuju membangun nilai luhur dan terbangunnya martabat bangsa yang wibawa. Tabik…!!
*)Aendra Medita Analis & Strategi, Pusat Kajian Komunikasi Politik Indonesia (PKKPI) Jakarta
Kebagusan, Jagakarsa 13 Desember 2024
