UNDP dan DEN Tandatangani Statement of Intent untuk Percepat Transformasi Digital

CSRINDONESIA – Pagi itu (7/7), udara Jakarta belum terlalu panas. Tapi suasana di kantor Dewan Ekonomi Nasional terasa menghangat. Di balik meja kaca yang besar dan layar-layar LED yang menyala tenang, tangan-tangan petinggi dari dua lembaga bersalaman erat. Sebuah dokumen resmi baru saja ditandatangani. Bukan sekadar simbol, melainkan tonggak.

Indonesia memulai langkah besar menuju satu sistem digital nasional. United Nations Development Programme dan Dewan Ekonomi Nasional meneken Statement of Intent untuk mengakselerasi transformasi digital Indonesia lewat inisiatif bertajuk Digital Nusantara. Visi utamanya membangun sistem digital pelayanan publik yang tidak hanya terintegrasi dan efisien tetapi juga inklusif, transparan, dan akuntabel.

Di balik layar, ada kekuatan data dan keyakinan kuat bahwa digitalisasi bukan sekadar soal teknologi. Melainkan tentang manusia. Tentang negara yang hadir lebih cepat dan tepat, bukan tertatih dalam birokrasi panjang. Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua DEN, menegaskan arah besarnya. Melalui sistem tunggal ini, negara tak sekadar merapikan dapur layanan publik, tapi juga memastikan bantuan sosial jatuh pada tangan yang tepat, tepat waktu.

Transformasi digital ini memang tak sederhana. Bayangkan saja, saat ini Indonesia masih menghadapi sistem pelayanan yang tersebar, tak saling bicara. Masing-masing kementerian punya pangkalan datanya sendiri. Validasi tumpang tindih, otentikasi berulang, dan integrasi nyaris jadi mimpi. Tapi sekarang, harapan itu mulai dirumuskan secara konkret lewat pendekatan yang disebut Digital Public Infrastructure.

Dalam DPI, tulang punggungnya terdiri dari tiga hal krusial. Pertama, identitas digital yang bisa diakses dan diverifikasi dengan aman. Kedua, sistem autentikasi yang kredibel. Ketiga, sistem pertukaran data yang bisa dioperasikan lintas platform dan lembaga. Tiga hal ini dirancang agar pelayanan publik seperti catatan sipil, jaminan sosial, hingga kesehatan bisa dilakukan secara real time, tepat sasaran, dan minim kebocoran.

Norimasa Shimomura, Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, menyebut ini sebagai milestone penting. Tak hanya karena UNDP akan menyediakan keahlian teknis dan strategi melalui kolaborasi dengan kantor regional Bangkok, tetapi juga karena upaya ini membuka jalan untuk reformasi digital yang bersifat lintas sektor.

Langkah awal dari proyek raksasa ini akan difokuskan pada sistem perlindungan sosial digital. Di sinilah letak pertaruhan utamanya. Jika tahap ini berhasil, maka perluasan ke sektor-sektor lain seperti layanan kesehatan, pencatatan sipil, dan bahkan sistem pembayaran nasional, bisa dilakukan lebih mudah dan cepat.

Septian Hario Seto, Sekretaris Eksekutif DEN, menambahkan bahwa proyek ini bukan tentang menciptakan sistem baru dari nol. Justru sebaliknya. Ini soal menyatukan potensi yang sudah ada, merajut ulang sistem lama menjadi jaringan digital yang saling terhubung dan saling menguatkan. Semua ini demi mewujudkan pemerintahan yang efisien, tangguh, dan adaptif.

Indonesia memang sudah cukup jauh berlari dalam dunia digital. Lebih dari 200 juta penduduknya kini tersambung ke internet lewat ponsel pintar. Ekonomi digital pun diprediksi akan meroket hingga 1.945 miliar dolar AS hanya dari sektor e-commerce pada 2030. Namun, kemajuan ini tak boleh menjauhkan negara dari rakyatnya. Justru sebaliknya. Digitalisasi harus menjadi jembatan, bukan jurang.

Tantangan terbesar tetap datang dari dalam. Transformasi semacam ini menuntut perubahan teknis, kelembagaan, dan budaya secara bersamaan. Ini bukan sekadar proyek teknologi, melainkan agenda politik dan sosial yang menuntut kepemimpinan kuat serta komitmen lintas kementerian.

Namun satu hal menjadi jelas hari itu. Dengan satu dokumen yang ditandatangani dan komitmen yang dideklarasikan, Indonesia mulai menulis babak baru dalam sejarah pelayanan publiknya. Babak yang tak hanya mengganti sistem lama, tetapi juga menata ulang hubungan antara negara dan warganya.

Di tengah geliat global menuju pemerintahan digital, Indonesia tidak ingin tertinggal. Ia memilih melangkah cepat, terukur, dan strategis. Digital Nusantara adalah fondasi awal dari langkah panjang itu. Sebuah ikhtiar membangun negeri berbasis data, dengan wajah pelayanan yang lebih manusiawi. |WAW-CSRI