Jakarta, CSR Indonesia– Salah satu parameter peningkatan perekomomian suatu negara, pastilah diikuti oleh keberhasilan warga negaranya dalam pendidikan. Mengenyam pendidikan, seperti dituangkan dalam merupakan hak semua warga negara, tak terkecuali warga miskin sekalipun.
Subsidi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya dapat menopang semua kalangan untuk dapat sama-sama merasakan pendidikan, terutama pendidikan formal di sekolah. Padahal, salah satu faktor pendorong kemajuan ekonomi di suatu negara adalah kemajuan juga di sektor pendidikan yang berimplikasi pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Menanggapi hal tersebut, diadakan pengkajian yang telah dilakukan sejak Oktober 2012 hingga Februari 2013 oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). dengan menggabungkan data primer di lapangan dan data sekunder melalui laporan-‐laporan sebelumnya. Adapun riset lapangan dilakukan di lima provinsi Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Secara umum hasil kajian ini telah selaras dengan prioritas program pemerintah di sektor pendidikan, yang akan mulai diimplementasikan untuk lima tahun ke depan.
Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurria, mengatakan, “Indonesia merupakan kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan tujuan pembangunan sosial ekonominya, dimana pembangunan sumberdaya manusia merupakan hal yang sangat strategis. Terlepas dari besarnya kesenjangan antar wilayah yang membatasi akses terhadap pendidikan yang berkualitas, Indonesia telah membuat kemajuan yang mengesankan di berbagai jenjang sektor pendidikan,” ujarnya pada acara peluncuran Hasil Kajian Atas Kebijakan Nasional Bidang Pendidikan di Hotel Borobudur, Rabu (25/3).
Kajian ini mengungkapkan beberapa rekomendasi antara lain memprioritaskan Pendidikan Anak Usia Dini terutama untuk masyarakat miskin; meningkatkan partisipasi dan proses belajar mengajar di tingkat pendidikan dasar; mengelola keberagaman, meningkatkan efisiensi, serta meningkatkan relevansi di tingkat pendidikan menengah; memperkuat koordinasi dan keterlibatan industri dalam sistem pendidikan kejuruan dan teknis; meningatkan kualitas, keberagaman yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional di jenjang pendidikan tinggi; dan meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi orang dewasa. Kajian ini juga memberikan beberapa rekomendasi lainnya yaitu, reformasi sistem penilaian modern yang diintegrasikan ke dalam kerangka kerja evaluasi nasional; menyediakan informasi terbaru seputar kebutuhan tenaga kerja; memperbaiki produktivitas serta meningkatkan kapasitas dan status para profesional; dan mengadopsi pendekatan terbaru untuk mereformasi pendidikan di Indonesia.(SEA)
