CSRINDONESIA – Tercatat sekarang ini ada sekitar 328 juta pengguna aktif Twitter di dunia (TechCrunch: 2017). Sebanyak 14% di antaranya terdiri dari pengguna Indonesia sehingga masuk dalam urutan lima besar negara dengan pengguna terbanyak. Begitu pun frekuensi dari aktivitas yang dihasilkan. Pada 2016, Twitter melaporkan ada 4,1 miliar cuitan yang diluncurkan pengguna Indonesia
Besarnya pengguna ini menjadikan Twitter dianggap sebagai platform media sosial dengan frekuensi paling menonjol sehingga turut mempengaruhi tren dan opini di dunia. Keunggulan Twitter mampu menghadirkan tradisi komunikasi baru, di antaranya, Twitter mampu membiaskan sekat-sekat yang biasa terbentuk dalam seri komunikasi nyata.
Termasuk dalam urusan politik dan kebijakan publik. Sayangnya di Indonesia peluang ini masih dinilai belum termanfaatkan dengan baik.
Survei yang dilakukan oleh TagihJanji.com, –sebuah situs yang hadir sebagai rumah bersama untuk merawat ingatan tentang janji-janji. Sekaligus, menjaga sisa-sisa kepercayaan rakyat kepada seluruh entitas, partai, dan proses demokrasi Indonesia, menemukan tidak begitu banyak pejabat maupun politisi di Indonesia yang berani membuka diri dan aktif dalam belantara percakapan Twitter tanpa batas.
“Alih-alih bisa memangkas rumitnya alur birokrasi yang kompleks, sebagian besar akun resmi pejabat malah tetap tampil dengan memberi jarak kepada pengguna lainnya dengan aktivitas monolog dan minus interaksi,” ujar Sobih Adnan, selaku Ketua Komunitas TagihJanji di Jakarta, Minggu, 14 Januari 2018.
Dari pembulatan jumlah 1.000 akun Twitter pejabat tinggi negara dan kepala daerah di Indonesia, cuma 127 akun saja yang mampu tertangkap dalam radar dan metode studi ini. Itu pun, tidak semuanya memiliki kemampuan interaksi yang baik.
“Hasilnya, hanya ada 127 akun yang memiliki tingkat interaksi yang berkisar di antara 10-15%,” jelas Sobih.
Dia menambahkan dari analisis mulai 1 Juli sampai 20 Desember 2017 tersebut, ditemukan 10 akun pejabat publik dengan frekuensi tertinggi.
Yakni, Walikota Bandung Ridwan Kamil (70), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (69), Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto (66), Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (65), Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin (64), Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti (63), Walikota Semarang Hendrar Prihadi (59), Bupati Trenggalek Emil Elistianto Dardak (59), Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi (59), Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (56).
Rendahnya gelombang interaksi akun Twitter pejabat publik di Indonesia ini bisa menjadi masalah. “Nyaris kami ambil kesimpulan, kemajuan teknologi tak memberi sumbangsih apa-apa dalam ikhtiar membangun kebijakan yang demokratis di Indonesia,” timpal Sigit A Nugroho, Founder komunitas TagihJanji. |CSR/WAW.