Home Berita Hakim Asia Pasifik Bahas Hukum Lingkungan dan Iklim di Ciawi

Hakim Asia Pasifik Bahas Hukum Lingkungan dan Iklim di Ciawi

62
ASEAN Socio-Cultural ommunity Blueprint 2025
CSRINONESIA – Ciawi, Indonesia (2/12), Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Peradilan (Working Group in Judicial Education and Training/WG JET) dari Dewan Ketua Hakim ASEAN (Council of ASEAN Chief Justices/CACJ), melalui Judicial Training Center (JTC) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkolaborasi dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), serta ClientEarth, menyelenggarakan program bertajuk “Asia Pacific Judicial Convening on Environmental and Climate Law Adjudication” pada tanggal 2 hingga 6 Desember 2024. Diselenggarakan untuk kali kedua, program ini mempertemukan para hakim terkemuka dari Indonesia dan kawasan Asia Pasifik untuk mendiskusikan perkembangan terbaru dalam ajudikasi hukum lingkungan dan iklim.
Salah satu bidang prioritas program Pelatihan dan Pendidikan yang termasuk dalam Rencana Kerja CACJ WG-JET 2020–2025 adalah hukum lingkungan. Dokumen ‘ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025’ juga memuat Action Line D.3. tentang A Climate Adaptive ASEAN with Enhanced Institutional and Human Capacity to Adapt to Climate Change Impacts. Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas mengadili para hakim dari Indonesia dan kawasan Asia Pasifik terkait perkembangan hukum global perihal hukum lingkungan dan iklim, serta sebagai sarana untuk berbagi sumber daya yang lebih komprehensif tentang kemajuan hukum dan ilmiah utama di seluruh wilayah guna mendukung peradilan yang efektif atas sengketa terkait. Selain itu, kegiatan ini juga menyediakan platform bagi para hakim untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, memupuk lingkungan yang kolaboratif untuk pertukaran wawasan dan praktik-praktik terbaik (best practices).
Pertemuan ini akan dihadiri oleh sekitar 20 hakim Indonesia dan 30 hakim dari wilayah Asia Pasifik, meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Cina, India, Malaysia, Nepal, Pakistan, Papua Nugini, Singapura, dan Vietnam. Dalam sesi pelatihan yang diadakan selama lima hari ini, para peserta akan membahas mengenai pendekatan hukum dan interdisipliner termutakhir dalam proses mengadili hukum lingkungan dan sengketa terkait iklim. Sebagian besar dari para pembicara merupakan hakim internasional berpengalaman dalam mengadili perkara lingkungan dan iklim, dan juga para akademisi dan ilmuwan iklim.
Sesi ini dirancang oleh para hakim pembicara dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman para hakim peserta mengenai perkembangan hukum dalam isu-isu lingkungan global, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim di Asia. Pertemuan pertama para hakim dari berbagai yurisdiksi yang diselenggarakan tahun 2023 ini mendapat tanggapan yang positif dari para peserta. Tahun ini, para hakim terkemuka, di antaranya Hakim Ayesha Malik (Mahkamah Agung Pakistan), Hakim Prakash Srivastava (Ketua Pengadilan Hijau Nasional India), Purn. Hakim Michael Wilson (Mahkamah Agung Hawai’i), Hakim I Gusti Agung Sumanatha (Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Indonesia), serta Hakim Bambang Hery Mulyono (Kepala
Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia) akan membagikan pengalaman mereka dalam menangani krisis iklim dan alam yang memburuk yang terjadi secara global.
Topik Bahasan
Acara Asia Pacific Judicial Convening on Environment and Climate Law Adjudication akan mendiskusikan berbagai topik bahasan, misalnya dampak perubahan iklim terhadap hak asasi manusia, serta peran penting para hakim dalam memajukan keadilan iklim. Agenda pertemuan ini juga mencakup diskusi tentang penerapan perjanjian lingkungan internasional, seperti Paris Agreement, di berbagai negara saat ini, serta pengaruhnya terhadap cara pengadilan menafsirkan dan menangani kasus-kasus terkait.
Tak hanya itu, pertemuan ini juga akan mengkaji konsep ‘Just Transition’, atau Transisi Berkeadilan, serta peran pengadilan dalam melindungi alam dan masyarakat di Asia selama transisi sistem energi mereka, sebuah ilmu pengetahuan iklim terbaru untuk menginformasikan keputusan peradilan, dan mengeksplorasi solusi yang efektif terkait kasus-kasus lingkungan.
Pertemuan ini bertujuan untuk membekali lembaga peradilan dengan menyediakan alat praktis dan mendorong pembelajaran kolaboratif antarsejawat dalam upaya menegakkan keadilan, serta mengatasi tantangan lingkungan yang kompleks di seluruh wilayah.
“Sekali lagi, ini merupakan sebuah kehormatan dan keistimewaan untuk kembali berkolaborasi dengan Mahkamah Agung Indonesia dan ICEL dalam menyelenggarakan pelatihan hukum iklim dan lingkungan hidup bagi para hakim terhormat dari seluruh Asia. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk bekerja sama dengan para pembicara yang terhormat, dan kami sangat berterima kasih atas waktu yang mereka berikan untuk berbagi pengalaman dengan para hakim yang hadir. Kami berharap wadah ini dapat terus mendorong pertukaran pengetahuan dan praktik-praktik terbaik, sekaligus mendukung perlindungan lingkungan dan iklim,” kata Elizabeth Wu, Legal Consultant, Energy Systems, Asia, ClientEarth.
“Penting bagi para hakim untuk selalu mengikuti perkembangan hukum terkait isu lingkungan dan dampak perubahan iklim. Kami berharap pertemuan ini dapat membantu dalam menginterpretasikan prinsip-prinsip hukum lingkungan. Di samping itu, kami juga mendorong para peserta untuk dapat belajar bagaimana memperlakukan ilmu pengetahuan iklim sebagai bukti, serta dalam menyusun argumen hukum yang sah serta mencerminkan konteks lebih luas dari keputusan yang diambil,” kata Hakim Bambang Hery Mulyono, Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
“Dalam menangani krisis iklim, pengadilan memainkan peran penting dalam mempromosikan keadilan dengan mengaitkan hak asasi manusia, keberlanjutan, dan restorasi lingkungan. Acara Asia Pacific Judicial Convening on Environmental and Climate Law Adjudication ini merupakan forum strategis untuk memperkuat peran ini, memastikan bahwa kami bekerja untuk mencapai keadilan antargenerasi, serta mendorong masa depan yang berkelanjutan dan adil bagi semua orang,” kata Raynaldo G. Sembiring, Direktur Eksekutif ICEL.
Tentang Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Peradilan (WG JET) dari Council of ASEAN Chief Justices (CACJ) Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Peradilan (Working Group in Judicial Education and Training/WG JET) dari Ketua Dewan Hakim ASEAN (Council of ASEAN Chief Justices/CACJ), yang dipimpin bersama oleh Mahkamah Agung Indonesia dan Filipina, bertujuan untuk menjadi pilar keunggulan peradilan dan kolaborasi di kawasan ASEAN. Inisiatif penting ini dilaksanakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bersama dengan Philippines Judicial Academy (PhilJA), mencerminkan komitmen bersama kedua lembaga peradilan untuk memajukan Pendidikan peradilan.
Misi WG-JET adalah meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keahlian para hakim dan staf pengadilan di seluruh negara anggota ASEAN. Melalui inisiatif pendidikan dan pelatihan yang dinamis dan kolaboratif, Kelompok Kerja ini berfungsi sebagai platform transformatif, di mana lembaga peradilan di ASEAN berkumpul untuk saling bertukar praktik terbaik, berbagi pengalaman berharga, serta memperkenalkan pendekatan inovatif terhadap pelatihan peradilan. Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk membangun sistem peradilan yang tidak hanya konsisten dan berkelanjutan, tetapi juga terus berkembang untuk menjawab tantangan-tantangan regional yang muncul.
Inti dari agenda WG-JET adalah mempromosikan kerja sama internasional berdasarkan prinsip-prinsip saling menghormati dan independensi peradilan. Kelompok Kerja ini didedikasikan untuk memperkuat peran penting peradilan dalam menegakkan keadilan, mempromosikan supremasi hukum, serta menjaga integritas hukum di ASEAN. Dengan merumuskan pendekatan yang selaras terhadap pendidikan peradilan, WG-JET memastikan semua hakim di kawasan ini memiliki akses terhadap standar pelatihan dan pengembangan profesional tertinggi, memberdayakan mereka untuk menghadapi tantangan hukum nasional dan regional dengan penuh percaya diri, kompetensi, dan integritas.
Penyelenggara:
Judicial Training Centre (JTC) Mahkamah Agung Republik Indonesia:
Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Strajak Diklat Kumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab dalam membantu Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan, kerja sama dengan lembaga di dalam dan luar negeri, serta pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Salah satu unit Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI adalah Judicial Training Centre atau Pusat Diklat Hukum dan Peradilan (Pusdiklat Kumdil) yang melaksanakan kegiatan diklat hukum peradilan.
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL):
ICEL adalah organisasi nirlaba yang berfungsi sebagai penghubung dalam Gerakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Movement) di Indonesia, serta sebagai katalisator untuk gerakan keadilan lingkungan dan sosial. ICEL berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan menjembatani advokasi masyarakat sipil dengan lembaga-lembaga negara. Misi kami adalah untuk mendorong reformasi kebijakan dan hukum di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, sekaligus memperkuat serta mendukung komunitas-komunitas memperjuangkan hak-hak lingkungan. Kami bertujuan untuk mempromosikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat, serta memajukan solusi yang berkelanjutan.
ClientEarth:
ClientEarth merupakan organisasi nirlaba yang memanfaatkan hukum untuk menciptakan perubahan sistemik yang melindungi Bumi untuk – dan bersama – penghuninya. Kami mengatasi perubahan iklim, melindungi alam, serta menghentikan polusi, bersama mitra dan masyarakat di seluruh dunia. Di Asia, kami berkolaborasi dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dan pemerintah untuk mendukung tercapainya transisi Net Zero melalui pengembangan kapasitas dan analisis hukum terkait isu-isu, termasuk perubahan iklim, keberlanjutan, dan lingkungan. Dari kantor kami di Eropa, Asia, dan Amerika Serikat, kami membantu mewujudkan masa depan untuk planet yang kita huni di mana manusia dan alam dapat berkembang bersama. |WAW-CSRI