CSRINDONESIA – Dengan langkah tenang namun penuh keyakinan, Yessi Arnaz Ferari menyusuri lorong kantor desa di Banyuwangi. Di tangannya, bukan daftar nama yang tercetak di kertas berlembar-lembar, melainkan keyakinan akan sebuah sistem yang dirancang untuk mendengarkan denyut nadi kebutuhan warga paling rentan. Hari itu, di ujung timur Pulau Jawa, sebuah uji coba penting digelar. Bukan sekadar uji coba teknologi, melainkan uji coba kepercayaan.
“Ini tentang memastikan bantuan itu sampai ke tangan yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang paling terhormat,” ujar Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kemkomdigi itu, suaranya lirih namun terdengar jelas di antara gemericik hujan yang mulai reda.
Ia berbicara tentang project digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos), sebuah sistem yang ingin mengubur paradigma lama yang berbelit, lambat, dan rentan salah sasaran. Jantung dari sistem baru ini adalah sebuah “jalan tol digital” bernama Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Bayangkan SPLP sebagai sebuah terminal pusat yang cerdas, tempat di mana data dari berbagai kementerian dan lembaga bertemu, bercakap, dan saling memverifikasi dalam bahasa yang sama.
“Fungsi SPLP adalah menginteroperasikan data agar lebih valid, terstandarisasi, dan efisien,” jelas Yessi. “Cukup satu hub untuk menghubungkan berbagai aplikasi sehingga layanan lebih efektif.” Konsepnya sederhana, namun dampaknya revolusioner. Ia memotong birokrasi yang berlapis, menggantikannya dengan aliran data yang lancar dan terpercaya.
Namun, di era di mana data menjadi mata uang baru, keamanannya adalah segalanya. Yessi dengan tegas menepis kekhawatiran. Kemkomdigi, katanya, membangun benteng pertahanan di tiga fase krusial. Data dijaga ketat saat ia diam dalam penyimpanan (at rest), saat ia berpindah dari satu instansi ke instansi lain (in transit), dan saat ia akhirnya digunakan (at use). Setiap tahapan ini dilindungi oleh standar keamanan tingkat tinggi dan kepatuhan penuh terhadap regulasi perlindungan data pribadi.
“Ini bukan sekadar soal teknologi. Ini soal martabat. Setiap data pribadi yang masuk ke dalam sistem mewakili seorang ibu, seorang bapak, atau seorang anak yang berhak mendapat perhatian negara,” tegasnya.
Teknologi kecerdasan artifisial (AI) dan machine learning kemudian hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memperkuatnya. AI akan mengerjakan pekerjaan beratnya, mengolah lautan data dari berbagai sumber untuk menyusun algoritma penargetan yang lebih cerdas dan akurat. Untuk sesuatu yang lebih nyata, teknologi pengenalan wajah (face recognition) sudah digunakan untuk memastikan bahwa bantuan diterima oleh orang yang benar, mengeliminasi potensi penyelewengan.
“Kolaborasi adalah kunci,” ujar Yessi menekankan. Keberhasilan sistem ini bergantung pada harmonisasi kerja berbagai kementerian dan lembaga. Kementerian Sosial sebagai pemilik program, Dukcapil sebagai penyedia data kependudukan, dan instansi lainnya harus bersatu dalam tata kelola data yang jelas. Siapa pengendali data, siapa yang memproses, dan siapa yang berhak menggunakannya, semua harus memiliki peta tanggung jawab yang transparan.
Dengan dukungan SPLP, tata kelola data yang ketat, dan kecerdasan AI, Perlinsos diharapkan menjelma menjadi sebuah ekosistem yang cepat, akurat, dan paling penting, aman. Jalan tol digital ini akan menjadi urat nadi baru yang menghubungkan seluruh layanan pemerintah.
“Kalau sistem sudah terintegrasi, kita tidak hanya mempercepat penyaluran, tapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat,” pungkas Yessi. “Negara hadir memastikan data mereka digunakan dengan benar.”
Langkah di Banyuwangi ini bukan hanya sekadar uji coba teknologi. Ia adalah sebuah pernyataan politik. Sebuah ikrar untuk mewujudkan asta-cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan rahkyat melalui jaring pengaman sosial yang lebih luas dan kuat, yang dirajut dengan benang-benang digital yang berperasaan. Di sini, teknologi tidak hadir untuk mendinginkan, melainkan untuk memanusiakan. |WAW-CSRI
