Home CSR CSR Lingkungan SInergi dan Strategi Mitigasi Bencana di Indonesia Belum Maksimal

SInergi dan Strategi Mitigasi Bencana di Indonesia Belum Maksimal

2349
1

CSRINDONESIA – JAKARTA, Berdasarkan data yang dirilis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), saat ini Indonesia memiliki 295 sumber gempa patahan aktif. Karena itu, potensi terjadi gempa di Indonesia memang sangat besar. Lebih parah lagi, sampai saat ini, tidak ada satu teknologi yang mampu memprediksi kapan terjadinya gempa bumi.

Dus, saat gempa menyapa, tak bisa dielakkan banyak korban jiwa berjatuhan dan berbagai macam bangunan serta infrastruktur porak poranda. Tepatnya seperti yang baru saja terjadi di Palu dan Lombok belum lama ini.

“Jadi kita harus hidup harmoni dengan alam, kita harus siap menghadapi ancaman bencana. Sebab kita punya 295 sesar aktif atau patahan, semua harus kita siapkan menghadapi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu,” kata Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG, Daryono dalam acara Forum Promoter Sinergi Sistem Mitigasi Dalam Upaya Meminimalisasi Dampak Bencana Alam di hotel Amarosa Cosmo, Jakarta Selatan, Rabu (17/10).

Lebih mendalam, Daryono menjelaskan, di tengah ancaman gempa bumi yang beruntun itu pun, masih ada sejumlah permasalahan serius yang harus dituntaskan ke depan. Salah satunya adalah banyaknya bangunan rumah tinggal yang tidak menerapkan konsep bangunan tahan gempa. Hasilnya mudah diduga, saat gempa menggoyang, rumah roboh dan menimpa penghuninya sehingga menimbulkan korban jiwa.

Daryono melanjutkan, bencana gempa bumi biasanya diikuti oleh bencana susulan seperti tsunami, kebakaran, tanah longsor sehingga menimbulkan lebih banyak korban jiwa. Bahkan seperti di Palu kemarin, bencana susulan tidak hanya berupa tsunami namun juga likuifaksi. Hal ini lah yang membuat bencana di Palu kemarin menjadi salah satu bencana terbesar yang terjadi di Indonesia dengan korban meninggal dunia hingga ribuan orang.

“Sejarah gempa di Indonesia itu terlalu banyak, pelajarannya adalah banyak bangunan yang tidak punya besi tulangan sehingga ketika gempa terjadi rumah dan bangunan itu menjadi pembunuh utama bagi pemiliknya,” pungkas dia.

Kepala Subdirektorat Konstruksi Berkelanjutan Kementerian PUPR, Brawijaya, melengkapi penjelasan, bahwa pemerintah telah berupaya keras untuk dapat melakukan tanggap darurat terhadap bencana yang terjadi di Lombok ataupun di Palu dan di daerah bencana lainnya. Salah satu tupoksi dari Kementeriannya terkait dengan bencana diantaranya adalah penyediaan fasilitas umum (fasum) atau fasilitas sosial (fasos) pada masa tanggap darurat. Selain itu melakukan rehabilitasi bangunan-bangunan umum seperti jalan, jembatan dan lainnya.

Terkait bencana gempa di Lombok, Brawijaya menyatakan bahwa pihaknya sudah melalukan berbagai upaya seperti menginventarisir kerusakan bangunan, membantu pembangunan bangunan sementara hingga mempersiapkan rehabilitasi atau rekonstruksi paska bencana. Pada masa darurat, Kementerian PUPR juga selalu aktif menyediakan air baku dan juga alat-alat berat untuk keperluan evakuasi.

Khusus di Lombok, pihaknya sudah menyelesaikan pembangunan 34 jenis sarana prasarana dan fasilitas umum seperti sekolahan mulai dari tingkatan TK hingga SMK, pembangunan MCK komunal hingga pembangunan perumahan warga dengan model Risha (Rumah instan sederhana).

Sementara untuk di Palu sendiri, saat ini masih dalam tahap recovery dan pendataan secara detail oleh pemerintah terutama terkait berapa jumlah infrastruktur dan rumah yang rusak. Pihaknya juga akan melakukan penanganan yang sama seperti yang dilakukan di Lombok.

“Kita akan bangun rumah model risha juga sebab model ini terbukti tahan gempa. Tahun 2013 lalu kita bangun di Palu dan ternyata tetap utuh dan kondisinya baik meskipun kemarin terjadi gempa dan likuifaksi,” ulasnya.

Brawijaya juga mengakui akan masih adanya kendala dalam hal penanganan bencana terutama di Palu-Donggala, Sulawesi Tengah. Diantaranya adalah koordinasi pengamanan barang yang masih memerlukan penguatan. Oleh sebab itu dia berharap Polri dapat membantu menangani masalah pengamanan barang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Polri juga diminta mengawal seluruh proses recovery atau rehabilitasi paska bencana di Palu-Donggala agar berjalan dengan lancar.

“Contohnya saat dilakukan penambangan pasir untuk kebutuhan pembangunan Risha, harus ada pengawalan yang ketat dari Polri agar material yang diangkut tetap dalam kondisi aman termasuk pengamanan terhadap para pekerjanya,” pungkas Brawijaya.

Menanggapi hal ini, Kadiv Humas Polri, Setyo Wasisto dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Karo Penmas Devisi Humas Polri, Dedi Prasetyo, menyatakan, “Belum selesai penanganan bencana di Lombok yang berkekuatan sekitar 7 skala richter (SR), Indonesia kembali diguncang gempa kekuatan 7,4 SR kali ini di Palu, jadi lebih besar dari Lombok.”

Dikatakan Setyo bahwa dalam penanganan bencana di Lombok ataupun di Palu sempat terjadi caos kecil karena tidak meratanya bantuan paska bencana yang terjadi terutama di Palu. Hal ini karena banyaknya infrastruktur yang rusak, korban berjatuhan dan juga pasokan BBM dan listrik juga mati. Sementara di saat seperti ini, masyarakat yang selamat dari bencana sangat berharap kebutuhan dasarnya terpenuhi.

“Saat bencana terjadi sinergi sistem yang belum maskimal akibatkan penanganan korban tidak cepat, kurangnya alat berat atau tidak tersedia alat berat yang mengharuskan mendatangkan dari berbagai daerah sehingga membuat lambat evakuasi. Bahkan penjarahan terjadi karena tidak meratanya penyaluran bantuan. Ini terjadi karena koordinasi tidak lancar akibat lumpuhnya jalur telekomunikasi,” pungkasnya. |CSRI/WAW

 

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.