Krisis Sumber Daya Air, Robohnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Krisis Sumber Daya Air, Robohnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

960
0
SHARE
"We never know the worth of water till the well is dry" ~ Thomas Fuller

Palembang, CSRINDONESIA – Sepanjang tahun 2014-2015, WALHI mencatat seluruh daerah (Kabupaten/Kota) di Sumatera selatan mengalami persoalan terkait sumber daya air, Penyebabnya di dominasi oleh kerusakan wilayah serapan air (Hutan dan Lahan) oleh Perkebunan Sawit skala Besar, Pertambangan Batubara dan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang saat ini izinnya mencapai 6 Juta Hektar (4 kali luas kepulauan Bangka Belitung). Selain itu kerusakan air, juga di sebabkan oleh industri yang terus menerus membuang limbahnya ke Sungai yang merupakan sumber hidup bagi seluruh Rakyat sumatera selatan.

Pada tahun ini berdasarkan catatan Walhi Sumsel, Kota Pagar Alam merupakan wilayah yang paling sering mengalami persoalan terkait Air, yakni sebesar 15 %. Kemudian disusul oleh Kabupaten OKU Selatan. Krisis ini merupakan dampak dari kerusakan lingkungan hidup yang terjadi, berdasarkan kategori 78,4 % krisis air di Sumsel disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup, kemudian 11,7 % disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup, dan 9.8 % penyebabnya adalah kombinasi (kerusakan dan pencemaran). Akan tetapi, pada umumnya kasus kerusakan lingkungan hidup sering terjadi dengan didahului oleh pencamaran yang kemudian terakumulasi sehingga menjadi kerusakan lingkungan hidup.

Dari 60 lebih kasus catatan permasalahan air di Sumatera Selatan, 64,7% nya merupakan persoalan krisis air bersih yang dialami secara langsung oleh masyarakat. Kemudian 35,3% nya merupakan kasus krisis air, seperti kekeringan atau ketiadaan pasokan air untuk masyarakat. Krisis tersebut banyak disebabkan oleh kekeringan sebesar 49 %, kemudian pencemaran sungai sebesar 17,6 %, dan disebabkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan sebesar 15,7 %. Krisis air bersih juga sering terjadi di wilayah yang memiliki karakteritik lahan basah (gambut) yang mempunyai luas + 1,2 juta ha. Akibatnya air bersih sulit untuk dapat dikonsumsi masyarakat untuk kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan karakteristik wilayah, Pagar Alam merupakan yang memiliki dataran cukup tinggi. Seharusnya kota ini tidak akan mengalami krisis Air namun faktanya menunjukan justru persoalan krisis air paling sering terjadi. Penyebabnya wilayah tangkapan air yang terus berkurang, termasuk di wilayah dataran yang lebih rendah dimana tata ruang banyak di alihfungsikan oleh kegiatan yang mengekspolitasi sumber daya air. perkebunan sawit dan industri kehutanan. Sementara untuk wilayah yang banyak terdapat izin pertambangan, karakteristiknya adalah mengekstraksi wilayah tangkapana air. Seperti di Kabupaten Lahat.

WALHI Sumsel melihat kebijakan pengelolaan sumber daya air belum mampu menjawab persoalan krisis yang dialami masyarakat, justru semakin memperburuk keadaan. Pembangunan infrastruktur pun lebih banyak menekankan pada pendekatan teknokratik, ketimbang mempertahankan Wilayah Kelola Masyarakat yang terbukti mampu menjaga keseimbangan alam. Prediksi WALHI Sumsel, jika pola dan model pembangunan yang mengekstraksi sumber daya alam secara besar-besaran tetap dilakukan, maka kehancuran ruang kehidupan di Sumatera Selatan akan semakin cepat. Bencana ekologis yang serentak terjadi dalam sebulan terakhir, terdapat bukti dan fakta bahwa banyak wilayah-wilayah baru yang mengalami bencana ekologis, padahal tidak terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Untuk segera keluar dari berbagai krisis yang ada, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan harus kembali mendalami kajian lingkungan hidup secara komprehensif. Dimulai dengan mengkaji kembali berapa kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yang mampu disinergikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat merumuskan agenda pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Sementara itu, hal terdekat yang dapat dilakukan adalah melakukan evaluasi dan mereview izin serta kebijakan kepada berbagai sektor industri yang berdampak besar dan signifikan kepada sistim ekologis. Pemerintah juga harus mendukung dan mengakui wilayah kelola masyarakat yang selama ini berkontribusi dalam menjaga lingkungan secara arif. Tidak cukup selesai pada tingkat administratif, melainkan juga dengan dukungan kawasan ekologis yang memberikan kontribusi secara berkelanjutan bagi peri-kehidupan. (WAW)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY