DPRD Kota Banjarmasin Ingin Perusahaan Bantu Program CSR Santunan Kelahiran

DPRD Kota Banjarmasin Ingin Perusahaan Bantu Program CSR Santunan Kelahiran

986
0
SHARE
foto Istimewa

 

Jakarta, CSR Indonesia– Setelah melakukan study banding perihal program CSR ke Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Pemkot Banjarmasin akhirnya memberikan usulan untuk dibuatnya program CSR berupa santunan kelahiran. Hal tersebut dikemukakan oleh Anggota Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, M. Suriani pada (20/4).

“Di sana (Pemkot Mataram) sudah akan melaksanakan program santunan bagi warganya yang baru lahir, ini bagus kalau daerah kita mengadopsi hal itu juga,” ujarnya di Banjarmasin, Senin. Dia menjelaskan, pihaknya berkunjung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkot Mataram, dan instansi itu memberikan pelayanan bagi para warganya agar take malas lagi untuk mendaftarkan kependudukan anaknya yang baru dilahirkan dengan memberikan santunan.

“Sehingga harapannya, warga dengan cepat mendaftarkan anaknya yang baru dilahirkan ke instansi tersebut untuk ketertiban data kependudukan,” bebernya. Suriani berpendapat, kebijakan tersebut sangat bagus dilakukan meski santunannya tidak sebesar santunan bagi warga meninggal dunia.

“Sejauh inikan daerah kita hanya ada program santunan bagi warga yang meninggal dunia, itu pun hanya bagi warga miskin, kalau bisa semua warga tanpa terkecuali,” bebernya. Sebab, tutur dia, di daerah Mataram, penerintahnya memberikan santunan bagi semua warga yang meninggal dunia tanpa terkecuali asal ber-KTP daerah setempat. “Bahkan untuk santunan bagi warga yang baru dilahirkan juga dikatakan akan demikian,” paparnya.

Padahal, ungkap dia, daerah di sana jumlah penduduknya lebih kecil dari Banjarmasin, tapi perhatian terhadap kesejahteraan masyarakatnya sangat diperjuangkan. “Makanya kita ingin memperjuangkan hal seperti ini juga, dan rencananya mau kita bawa dalam rapat bersama pihak Pemkot nanti,” ujarnya. Dia juga mengharapkan, pelayanan kepada masyarakat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) berjalan maksimal, khususnya percepatan bagi pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau biasa disingkat E-KTP. “Sekarang ini pembuatan E-KTP di daerah kita masih lamban, sebab warga harus menunggu berbulan-bulan baru selesai,” ungkapnya(SEA)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY